PN Tanjung Karang Disambagi JICA dan MA, Ada Apa?

Mahkamah – PN Tanjung Karang disambagi JICA dan MA dalam rangka kerjasama hukum antara Indonesia dengan Jepang.

Delegasi negeri Sakura yang diwakili oleh JICA bersama dengan perwakilan Mahkamah Agung mengunjungi kantor PN Tanjung Karang pada Senin 4 September 2023.

Baca Juga : Ketua Pengadilan Negeri Gedongtataan Zoya Haspita Beralih ke Metro

Kunjungan kali ini, disebut sebagai implementasi dari komitmen kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia – Jepang, terkait penanganan hukum di Nusantara, salah satunya Pengadilan Negeri Tanjungkarang.

Dana pada 2023 ini, Mahkamah Agung sedang berfokus pada pemberian pemahaman bagi para Hakim, terkait penanganan perkara tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Yang dirasa sangat penting, demi memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan, terutama di era digital saat ini. Antara lain Hak Cipta, Merk dan Paten. Yang saat ini tengah marak pelanggarannya.

“Kami ke PN Tanjung Karang dan Pengadilan Tinggi di Lampung untuk pelatihan sehubungan dengan kerjasama Mahkamah Agung dan pihak Jepang yg diwakili Japan International Corporation Agency (JICA). Kita disini memberikan pelatihan tentang Hak kekayaan intelektual, yang mana kalau di Negara-negara maju itu sudah berkembang sekali,” ujar Hakim Agung MA RI, Rahmi Mulyati.

PN Tanjung Karang Disambagi JICA dan MA, Ada Apa?

Rahmi melanjutkan, pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Lampung, Mahkamah Agung menargetkan seluruh Hakim yang belum mendapatkan pelatihan terkait HKI, akan diberikan pembekalan.

Dan diharapkan kedepannya, sumber daya Hakim yang ada di Provinsi Lampung nantinya sudah siap untuk bersinergi dengan peningkatan Kelas Pengadilan menjadi Pengadilan Negeri Khusus.

“Jadi, ini perlu kita sosialisasikan dengan Hakim-hakim di daerah, karena tidak menutup kemungkinan Hakim-hakim ini nanti akan menghadapi perkara semacam ini,” tuturnya.

Baca Juga : PN Tanjungkarang Berbagi Qurban ke Warga Sekitar

Kegiatan ini untuk menyiapkan dan atas perintah MA untuk memberikan pelatihan tentang Hak Kekayaan Intelektual.

“Targetnya, Hakim disini yang belum pernah pelatihan HKI akan diberi pelatihan,” pungkas Rahmi Mulyati.